Presiden Joko Widodo mengatakan, "Pemerintah ingin agar tax amnesty
ini bermanfaat bagi kepentingan bersama, bangsa, dan rakyat kita bukan
kepentingan perusahaan atau orang per orang atau kelompok". Penegasan
ini disampaikan pada saat peluncuran program tax amnesty, Jumat
(1/7/2016), di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42,
Jakarta Selatan. Penegasan ini membantah sekelompok kecil warga negara
yang menolak program tax amnesty.
Selain itu,
tax amnesty menurut Menteri Keuangan merupakan awal dari
perubahan total kantor pajak supaya
tax ratio berubah signifikan.
Setelah tax amnesty, akan
ada perubahan Undang-Undang perpajakan lainnya. Akan disusul dengan
perubahan Undang-Undang KUP yang akan mengubah Ditjen Pajak dan
ketentuan formal lainnya, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan
perubahan Undang-Undang Pertambahan Nilai.
Menyambut
kepulangan dana-dana milik warga negara Indonesia (WNI) yang
direpatriasi tersebut, kalangan perbankan, sekuritas, dan manajer
investasi (MI) telah menyiapkan berbagai produk investasi. Bank
Indonesia menyiapkan sejumlah instrumen di pasar uang, di antaranya
simpanan valas, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) valas, commercial paper, sertifikat deposito BI (SDBI), serta instrumen lindung nilai (hedging). Perbankan menyiapkan sejumlah layanan trustee, deposit on call (DOC), money market account, dan produk wealth management
lainnya. Perbankan memang menjadi pintu gerbang pertama masuknya dana
repatriasi, sebelum menyebar ke berbagai instrumen investasi lain.
Sedangkan
OJK mendesain kebijakan dan instrumen di bidang pasar modal, di
antaranya kontrak pengelolaan dana (KPD) yang besaran minimalnya
diturunkan dari Rp 10 miliar menjadi Rp 5 miliar per investor. Instrumen
lainnya adalah reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dengan relaksasi
berupa dihapuskannya kewajiban adanya perusahaan sasaran saat pencatatan
RDPT. Tentu saja dana repatriasi bebas memilih instrumen, termasuk yang
sudah tersedia seperti dana investasi real estat (DIRE) serta obligasi
pemerintah maupun korporasi.
Diperkirakan Jakarta akan kebanjiran dana segar dari luar negeri. Bahkan ditengarai, dana yang membanjiri Jakart akan "memiskinkan" Negeri Singapur. Dengan tax amnesty, Indonesia untung, sebaliknya Singapur buntung. Karena itu, pihak Singapur berupaya segala cara untuk menggagalkan tax amnesty.
Tulisan
Erizeli Bandaro, pengusaha Indonesia di Hongkong yang kabarnya ahli keuangan tingkat dunia, tentang
tax amnesty sangat menarik. Begini
kutipannya, "Jokowi paham sekali akan keculasan ekonomi global yang
menciptakan ketidak seimbangan ekonomi. Semoga kita pahami arah
kebijakan ini. Kini uang akan mengalir ke indonesia dengan efisien dan tentu inilah yang di inginkan oleh pemilik dana."
Perbankan sudah siap-siap menampung dana dari luar
negeri. Sembilan bank dipersiapkan pemerintah jadi bank persepsi
pengampunan pajak. Selain bank BUMN, bank swasta dan bank syariah juga
dilibatkan. Seperti dikutip
Republika, Presiden
Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, mengatakan ada tujuh bank
konvensional dan dua bank syariah yang disiapkan jadi bank persepsi
terkait penerapan kebijakan pengampunan pajak. Tujuh bank konvensional
tersebut yakni empat bank BUMN (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN)
ditambah BCA, BTPN, dan Bank Danamon.
Bursa Efek Indonesia juga antusias menyambut
tax amnesty. Seperti dikutip
Tempo, David Sutyanto mengatakan, "Sentimen positif dari
tax amnesty masih menjadi motor utama yang membuat pergerakan saham industri dasar, perbankan dan konsumsi menjadi naik,"
Selain itu,
tax amnesty mampu perkuat cadangan devisa dan rupiah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia,
Mirza Adityaswara,
di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016) mengatakan, "Mereka
masuk dalam bentuk valas dulu. Kemudian dari valas ditukar ke rupiah
pasti ada penguatan rupiah, di situ juga ada
peningkatan cadangan devisa dari
tax amnesty".
Satu-satunya dampak
tax amnesty "turun" adalah turunnya biaya dana bank. Tapi, penurunan ini positif karena akan berdampak pada turunnya suku bunga kredit. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Muliaman D Hadad,
Senin (25/4) pada rapat dengar pedapat dengan Komisi XI mengatakan
"Masuknya dana hasil repatriasi dapat memberikan dampak positif bagi
sektor jasa keuangan".
Dengan demikian,
tax amnesty berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Bank Indonesia (11/7/2016) telah mengakui dampak positif
tax amnesty. Pada akhirnya, diharapkan rakyat Indonesia secara umum yang dapat menikmati peningkatan ekonomi.
Tax amnesty memang ditujukan untuk rakyat Indonesia.
Repatriasi
Repatriasi merupakan tujuan pertama dari tas amnesty di Indonesia. Silakan lihat di Pasal 2 ayat (2) huruf a dan bagian penjelasan umum Undang-undang tax amnesty. Dana yang mengalir dari Luar Negeri ke Indonesia akan meningkatkat perekonomian Indonesia.
Diharapkan sekurang-kurangnya 1000 triliun rupiah dana asing yang milik wajib pajak dalam negeri. Dana repatriasi ini kemudian masuk sistem perbankan. Setelah masuk, dana wajib diinvestasikan baik dalam sektor keuangan maupun sektor riil seperti properti dan infrastruktur.
Kabarnya, repatriasi merupakan fitur yang menarik bagi dunia usaha. Di negara lain, tidak semua tax amnesty memiliki fitur ini. Dan ini yang dimaksud tulisan Erizeli Bandaro sebagai sistem melawan sistem.
Wajib pajak yang akan melakukan repatriasi, bisa saja melalui bank persepsi cabang luar negeri. Bank persepsi yang akan langsung mentransfer uangnya ke bank persepsi di Indonesia pada hari berikutnya. Jadi wajib pajak yang harus bilang ke petugas bank bahwa uang tersebut untuk repatriasi.
Jika harta di luar negeri non tunai, bisa dijual dulu kemudian uangnya dipindahkan ke dalam negeri. Perpindahan ke dalam negeri tidak harus sebelum menyampaikan Surat Pernyataan. Karena itu, wajib pajak boleh "berjanji" akan repatriasi (lihat lampiran Surat Pernyataan dibawah).
Kembali Dari Nol Lagi
Semua wajib pajak bisa memanfaatkan tax amenesty dengan membayar uang tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan Harta ke kantor pajak. Setelah mendapat Surat Keterangan Pengampunan Pajak, maka semua kembali dari nol lagi.
Kembali dari nol lagi artinya masing-masing melepaskan haknya sampai tahun pajak 2015. Urusan perpajakan dimulai lagi dari nol sejak tahun pajak 2016. Seolah-olah baru "lahir" pada 1 Januari 2016.
Kita lihat hak apa yang dilepas oleh masing-masing. Pertama, dari sisi wajib pajak. Sebelum mengajukan Surat Pertanyaan Harta ke kantor pajak, wajib pajak melepaskan hak-nya dengan cara:
- tidak mengkompensasi kerugian di SPT Tahunan. Kecuali kompensasi rugi yang sudah mendapatkan surat ketetapan pajak tetap diakui (sudah ada produk hukum),
- tidak mengkompensasi kelebihan pajak ke tahun 2016,
- tidak meminta restitusi pajak kecuali sudah mendapatkan produk hukum berupa SKPLB,
- mencabut semua proses hukum seperti: proses keberatan, banding dan peninjauan kembali, penghapusan/pengurangan sanksi administrasi, pengurangan/pembatalan surat ketetapan yang tidak benar, pembetulan surat ketetapan pajak atau surat keputusan,
- tidak melakukan SPT Pembetulan sejak berlakunya UU tax amnesty.
Kedua, pelepasan hak dari sisi pemerintah melalui DJP yaitu:
- penghapusan pajak yang seharusnya terutang, artinya pokok pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak secara self assessment tidak boleh ditagih oleh pemerintah dengan cara apapun;
- tidak
akan diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, bahkan
jika sanksi administrasi sudah diterbitkan pun sanksi tersebut dihapus;
- pemerintah
tidak akan melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan
penyidikan untuk tahun pajak 2015 ke belakang;
- jika saat mengajukan tax amnesty
wajib pajak sedang diperiksa, diperiksa bukti permulaan atau disidik
maka semuanya dihentikan kecuali jika penyidikan sudah P21 (dinyatakan
lengkap oleh Kejaksaan);
- pembebasan PPh pengalihan tanah dan/atau bangunan bagi tanah dan/atau bangunan yang masuk "harta tambahan";
- mencabut upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh DJP.
Semuanya kembali ke saldo awal "nol". Pembukuan baru. Administrasi baru.
Kekhususan UU Tax Amnesty
Undang-undang tax amnesty kedudukannya lex specialis daripada undang-undang perpajakan pada umumnya seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. Karena itu di undang-undang tax amnesty mengatur formal dan meterial.
Contoh, ketika disebut penghapusan pajak maka dasar penghapusan bukan UU KUP tapi undang-undang tax amesty. Tata cara penghapusan pun tidak berdasarkan UU KUP.
Sehingga tax amnesty berbeda dengan sunset policy
yang berdasarkan UU KUP. Berbeda juga dengan penghapusan sanksi yang
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan seperti di tahun 2015.
Basis tax amnesty
adalah harta. Bandingkan dengan UU PPh yang berbasis penghasilan!
Tetapi sangat dekat dengan penghasilan. Harta wajib pajak yang
mendapatkan SK Pengampunan pajak yang ditemukan kemudian oleh petugas
pajak diperlakukan sebagai penghasilan menurut UU PPh. Begitu juga wajib
pajak yang "berjanji" akan melakukan repatriasi tetapi sampai dengan
waktu yang ditentukan belum merealisasikan maka atas harta tersebut
dianggap sebagai penghasilan.
Siapa Yang Melakukan Tax Amnesty?
Semua wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan berhak meminta tax amnesty. Bisa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, kecuali jika wajib pajak tersebut berstatus P21, menjalani proses peradilan atau terpidana perpajakan.
Tetapi bagi wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak juga tidak berhak. Contoh yang tidak berhak melakukan tax amnesty adalah bendahara pemerintah dan lembaga internasional yang kecualikan sebagai subjek pajak di UU PPh.
Tidak
peduli anda pengusaha kecil, pengusaha menengah, profesional,
konglomerat, maling, orang baik menurut masyarakat, atau calon
pengusaha. Jika ingin terbebas dengan masalah pajak di tahun 2015 ke
belakang, tax amnesty satu-satunya pintu.
Pajak itu tidak mengenal halal dan haram. Urusan pajak adalah
objek pajak atau bukan objek pajak. Bahkan pajak sendiri bagi sebagian
orang islam merupakan perkara yang haram, setidaknya menurut
Ustad Aris.
Para maling, perambok, dan bandar narkoba pun wajib bayar pajak. Tidak bayar, bisa dipenjara.
Al-Capone,
seorang pemimpin sindikat kejahatan di USA, hanya bisa dihukum karena
tidak bayar pajak! Inilah pajak di zaman modern. Pasti kena untuk semua
orang.
Siapa yang merasa patuh membayar pajak? Silakan tanyakan pada diri sendiri!
Ketika membahas keadilan bagi wajib pajak patuh versus wajib pajak tidak patuh,
Darussalam
menulis, "Konsep keadilan merupakan suatu terminologi yang sulit
diterjemahkan dan selalu diwarnai perdebatan yang tidak berkesudahan.
Termasuk, sama susahnya, ketika mengurai masalah “ketidakpatuhan” wajib
pajak."
Banyak
wajib pajak yang tidak patuh karena ketidaktahuan. Tapi banyak juga
yang tidak patuh karena kesengajaan. Tapi ini bukan pengemplang pajak.
Pengemplang pajak adalah mereka yang sudah divonis pidana pajak.
Menurut
saya, otoritas pajak hadir karena tidak mungkin semua orang patuh bayar
pajak! Pajak memang harus dipaksakan. Otoritas pajak-lah yang memaksa
sesorang patuh membayar pajak.
Apa Kesalahan Saya?
Tax amnesty
artinya Negara mengikhlaskan haknya untuk tidak memungut pajak.
Walaupun orang tersebut memiliki segunung kesalahan. Negara
mengikhlaskan, warganya "lega".
Sekedar mengingatkan, kesalahan yang mungkin saja dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya:
- mendapatkan penghasilan tetapi tidak dilaporkan di SPT Tahunan;
- mendapatkan warisan dari orang tua dan warisan tersebut belum pernah dilaporkan di SPT Tahunan pewaris;
- mendapatkan
hibah, pemberian, gratifikasi, remunerasi, honorarium, uang kopi, uang
denger, uang jasa tapi tidak dilaporkan di SPT Tahunan;
- mendapatkan hadiah atau harta karun tetapi tidak dilaporkan di SPT Tahunan;
- melaporkan harta di SPT Tahunan tetapi penghasilan yang dilaporkan tidak cukup mendapatkan harta tersebut (bisa kumulatif);
- tidak melaporkan harta padahal secara substandi sudah dimiliki.
- melaporkan hutang di SPT Tahunan walaupun sebenarnya hutang tersebut tidak ada atau dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya atau justruk tidak melaporkan padahal memiliki hutang;
- tidak melaporkan adanya piutang dari orang lain;
- tidak melaporkan persediaan yang sebenarnya dengan tujuan penghindaran pajak;
- secara formal mencatatkan saham perseroan tanpa ada setoran tapi tidak mengakui sebagai penghasilan di SPT Tahunan;
- membeli properti atau memiliki simpanan uang di luar negeri tapi tidak dilaporkan di SPT Tahunan;
- memiliki usaha tetapi tidak memiliki NPWP, apalagi lapor SPT Tahunan;
- mendirikan perusahaan atau memiliki usaha di luar negeri tetapi tidak pernah dilaporkan di SPT Tahunan;
- melaporkan SPT Tahunan dengan menggelumbungkan biaya yang lebih besar agar penghasilan neto lebih kecil;
- membukukan biaya-biaya yang seharusnya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan pajak penghasilan tetapi tetap diperhitungkan;
- tidak memungut atau memotong pajak orang lain padahal menurut peraturan pajak wajib dipungut atau dipotong baik sengaja maupun tidak sengaja;
- memungut
atau memotong pajak orang lain (rekan bisnis atau karyawan) tetapi
tidak disetorkan ke Negara atau kurang disetorkan ke Negara;
Pajak Apa Saja Yang Dihapuskan?
Undang-undang tax amnesty tidak menghapus semua kewajiban perpajakan wajib pajak. Pajak yang dihapuskan adalah:
- pajak penghasilan, termasuk kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26;
- pajak pertambahan nilai (PPN)
Jadi pajak bumi dan bangunan dan bea materai tidak dihapuskan. Tidak juga pajak-pajak daerah atau pajak dan retribusi yang ditagih dengan Undang-undang Pajak Derah dan Retribusi Daerah.
Surat Pernyataan Harta
Media untuk mengikuti tax amnesty adalah surat penyataan harta untuk pengampunan pajak. Surat pernyataan harta adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak
untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta
penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan. Ini seperti SPT dalam UU KUP.
Harta
adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan,
baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang
berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Besaran harta dilaporkan dalam Surat Pernyataan:
- uang dilaporkan sesuai dengan nominalnya;
- selain harta tunai dilaporkan dengan nilai wajar versi wajib pajak,
- jika dalam mata uang asing, maka dikurs-kan dengan kurs KMK per 31 Desember 2015 atau akhir periode akuntansi.
Utang
adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung
dengan perolehan harta. Utang dapat dikurangkan dari harta untuk mencari
harta bersih. Utang yang diakui sebagai pengurang harta memiliki
batasan, yaitu:
- 75% dari harta tambahan untuk wajib pajak badan,
- 50% dari harta tambahan untuk wajib pajak orang pribadi.
Semua harta wajib dilaporkan secara rinci. Item by item. Termasuk harta yang wajib dilaporkan adalah kendaraan, perhiasan, karya seni, perlengkapan kantor atau rumah. Ada konsekuensi jika dikemudian petugas pajak menemukan harta yang tidak ada di Surat Pernyataan maka langsung akan dianggp sebagai penghasilan. Ditambah sanksi 200%.
Harta atas nama orang lain tetapi sebenarnya milik wajib pajak termasuk yang wajib dilaporkan. Contoh kendaraan atas nama tetangga. Atau tanah atas nama saudara lain. Untuk harta berupa tanah, tax amnesty memberikan pembebasan PPh atas pengalihan harta jika tanah tersebut dialihnamakan menjadi nama wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2017. Jila lewat dari tanggal tersebut, PPh tetap dibayar.
Harta yang dimiliki melalui
special purpose vehicle (SPV) atau perusahaan cangkang di Luar Negeri juga wajib dilaporkan. Pada saat transparansi data tahun depan, lalu lintas dana yang lewat perusahaan cangkang bakal diketahui oleh semua otoritas pajak di Dunia yang tergabung pada program
OECD. Indonesia salah satu negara yang tergabung.
Harta yang dilaporkan di Indonesia tidak boleh dialihkan ke Luar Negeri selama tiga tahun. Begitu juga uang yang masuk dari Luar Negeri (repatriasi) wajib diinvestasikan di NKRI paling sedikit tiga tahun. Tidak boleh dipindahkan lagi ke Luar Negeri.
Semua harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan wajib berada di NKRI paling singkat 3 tahun. Jika harta sebelum 3 tahun pindah ke Luar Negeri maka tax amnesty dianggap batal dan semua harta bersih menjadi penghasilan.
Nilai harta bersih adalah
jumlah harta tambahan dikurangi utang. Harta tambahan maksudnya harta
yang dilaporkan di Surat Pernyataan tetapi tidak dilaporkan di SPT
Tahunan 2015. Utang yang boleh mengurangi hanya sebatas utang untuk
memperoleh harta tambahan.
Menghitung Uang Tebusan
Uang
tebusan "seperti" pengganti pajak yang seharusnya dibayar untuk periode
sampai dengan 2015. Uang tebusan dihitung dengan cara : tarif x nilai
harta bersih
Tarif yang digunakan ada tiga:
Pertama, harta wajib pajak yang berada di dalam negeri atau harta yang berada di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam negeri dalam jangka waktu minimal 3 tahun di Indonesia.
Kedua, harta di Luar Negeri dan tidak dialihkan ke Dalam Negeri.
Ketiga, wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8 miliar pada tahun pajak 2015.
Harta bersih maksudnya harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunan tahun pajak 2015 atau tahun pajak 2014 (jika akhir periode pembukuan berakhir 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2015) dikurangi utang untuk mendapatkan harta tambahan.
Mencari
harta bersih gampangnya begini: buat daftar harta yang dimiliki saat
ini yang perolehannya sejak 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Baik harta yang ada di luar negeri maupun dalam negeri. Cek juga utang untuk mendapatkan harta tersebut. Kemudian cek SPT Tahunan, harta mana yang belum dilaporkan. Harta yang belum dilaporkan disebut harta tambahan.
Surat Pernyataan Harta ditandatangani oleh wajib pajak sendiri. Jika wajib pajak badan maka ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di badan tersebut. Jika ditandatangani oleh kuasa, maka harus ada kuasa khusus untuk tandatangan tersebut.
Prosedur Permohonan Pengampunan Pajak
Sebelum mengajukan Surat Pernyataan Harta ke kantor pelayanan pajak terdaftar, pastikan dulu :
- Membayar uang tebusan,
- Melunasi seluruh tunggakan pajak (pokok pajak saja),
- Melunasi
pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang
seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan,
- Menyampaikan SPT PPh terakhir, dan
- Mencabut permohonan
: pengembelian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan
sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di
dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas
surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, dan/atau
peninjauan kembali.
Pemohon
yang belum memiliki NPWP, silakan ajukan dulu NPWP. Karena kantor pajak
tidak kenal seseorang kecuali dengan NPWP. Kemudian membuat Surat Pernyataan dan ditandatangani oleh wajib pajak.
Uang tebusan dibayarkan ke Kas Negara melalui bank persepsi. Kode akun pajak adalah 411129 (PPh lain-lain) dengan kode jenis setoran 512 dan 513 untuk utang pajak yang diperiksa bukti permulaan dan penyidikan. Buatkan kode billing dan setor ke bank persepsi. Petugas akan memvalidasi setoran uang tebusan melalui NTPN.
Tanggakan pajak bisa ditanyakan ke helpdesk di kantor pajak terdaftar. Mungkin saja ada ketetapan pajak yang tidak atau belum sampai ke wajib pajak sehingga wajib pajak tidak tahu. Termasuk jika wajib pajak memiliki cicilan tunggakan, berapa pokok pajak yang harus harus dilunasi bisa ditanyakan ke helpdesk tax amnesty.
Tetapi jika sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, maka wajib pajak wajib bayar pokok pajak versi pemeriksa. Jadi harus ditanyakan secara formal ke pemeriksa atau penyidik. Sedangkan jika sedang diperiksa biasa, dianggap belum ada tunggakan sampai dengan tanggal terbit SKPKB.
Lampiran Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak :
- Bukti Pembayaran Uang Tebusan;
- Bukti pelunasan tunggakan pajak (jika ada);
- Daftar dan informasi kepemilikan harta;
- Daftar utang beserta dokumen pendukung;
- Bukti lunas pajak bagi wajib pajak yang sedang dilakukan Bukti Permulaan/penyidikan;
- Fotokopi SPT Tahunan tahun pajak 2015 atau 2014 bagi yang periode pembukuannya tidak 31 Desember;
- Surat Pernyataan (bermaterai) mencabut permohonan restitusi dan/atau upaya hukum;
- Bukti pengalihan harta kas dan setara kas (repatriasi kas);
- Bukti
investasi harta kas dan setara kas di Indonesia (repatriasi
diinvestasikan minimal 3 tahun dalam bentuk SUN, obligasi BUMN, atau
investasi keuangan bank yang ditunjuk);
- Surat Pernyataan (bermaterai) Kesanggupan Pengalihan Harta Selain Kas atau Setara Kas (repatriasi dari Luar Negari ke Indonesia);
- Surat Pernyataan (bermaterai) Kesanggupan Investasi Harta Selain Kas atau Setara Kas (repatriasi dari Luar Negari ke Indonesia).
Surat Keterangan Pengampunan Pajak
Surat Keterangan Pengampunan Pajak atau Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP. Surat Keterangan dikeluarkan dalam 30 hari sejak petugas di KPP terdaftar memberikan tanda terima tax amnesty.
Seperti dikutif oleh
Riaupos,
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menjamin kerahasiaan data harta
kekayaan yang disampaikan. Kantor pajak tidak melakukan pengusutan
terhadap sumber dana yang dimiliki wajib pajak ketika ikut program
pengampunan pajak. Aman.
Siapapun
tidak dapat membocorkan rahasia harta pemohon. Satu-satunya orang yang
dapat membocorkan data pengampunan pajak adalah pemohon sendiri. Ini
jaminan Pasal 21 Undang-Undang Tax Amnesty.
Jika Surat Pernyataan diiisi dengan jujur dan lengkap, maka wajib pajak yang mendapatkan Surat Keterangan akan terbebas dari kesalahan masa lalu!
Informasi Tax Amnesty Lebih Lanjut
Informasi lebih lengkap dan resmi dari DJP tentang amnesti pajak (
tax amnesty) bisa dilihat di laman pajak.go.id/amnestipajak sedangkan untuk yang versi konsultan pajak bisa dilihat di
dannydarussalam.com
Bagi yang butuh koleksi, silakan unduh:
b. Undang-Undang No. 11 tahun 2016 bagian
Penjelasan ;
Atau datang langsung ke kantor pajak. Informasi amnesti pajak dapat ditanyakan ke petugas helpdesk semua KPP mulai 18 Juli 2016. Menteri Keuangan sudah mengintruksikan semua KPP untuk #bukalapak amnesti pajak sejak tanggal tersebut.
Amnesti pajak adalah kekhususan. Termasuk pelayanan di kantor pajak juga khusus. Semuanya diintruksikan supaya memberikan pelayanan prima dan rahasia.
Sumber : http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2016/07/tax-amnesty-kembali-dari-nol-lagi.html
